Audit Koperasi · Sulawesi Selatan
Audit Laporan Keuangan Koperasi dan BUMDes di Sulawesi Selatan
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di Sulawesi Selatan. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Koperasi
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pinjaman anggota | Saldo pinjaman, kolektibilitas, dan cadangan kerugian pinjaman |
| Simpanan anggota | Simpanan pokok, wajib, dan sukarela dicocokkan dengan buku anggota |
| Pendapatan jasa pinjaman | Perhitungan jasa dan pengakuannya |
| Sisa hasil usaha | Perhitungan dan pembagian sesuai anggaran dasar |
| Kas dan bank | Penghitungan kas dan konfirmasi bank, terutama di unit dan cabang |
| Unit usaha | Persediaan dan penjualan unit toko atau unit usaha lain |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Daftar pinjaman dan kolektibilitas
- Daftar simpanan anggota
- Anggaran dasar dan notulen rapat anggota
- Berita acara kas
- Rekening koran
Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan
Kabupaten Bantaeng · Kabupaten Barru · Kabupaten Bone · Kabupaten Bulukumba · Kabupaten Enrekang · Kabupaten Gowa · Kabupaten Jeneponto · Kabupaten Kepulauan Selayar · Kabupaten Luwu · Kabupaten Luwu Timur · Kabupaten Luwu Utara · Kabupaten Maros · Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan · Kabupaten Pinrang · Kabupaten Sidenreng Rappang · Kabupaten Sinjai · Kabupaten Soppeng · Kabupaten Takalar · Kabupaten Tana Toraja · Kabupaten Toraja Utara · Kabupaten Wajo · Makassar · Palopo · Parepare
Audit Industri Lain di Sulawesi Selatan
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Peta Auditor Berizin untuk Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota, dengan 307 kecamatan dan 2.975 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Sulawesi Selatan |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 16 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 18 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 24 |
Jumlah KAP aktif di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini 16 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan: Kota Makassar (57 kantor), Kabupaten Gowa (1 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sulawesi Selatan?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 16 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sulawesi Selatan.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan harus berkantor di Provinsi Sulawesi Selatan?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di Sulawesi Selatan?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi karyawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes di seluruh Sulawesi Selatan. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan koperasi dan BUMDes di Sulawesi Selatan?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Koperasi kami kecil, apakah wajib audit?
Kewajiban audit bergantung pada jenis dan skala koperasi menurut ketentuan perkoperasian yang berlaku. Di luar itu, audit dapat diminta rapat anggota atau pemberi dana. Kirim gambaran koperasinya agar dicek dulu.