Eksplor · Rumah Sakit

Strategi Rumah Sakit Swasta Bertahan di Tengah iDRG dan KRIS

Oleh Ananta W. Sasongko, CPA, FMVA, FPAP · 25 Oktober 2026 · 8 menit baca

Banyak pemilik rumah sakit swasta sedang menghadapi beberapa tekanan sekaligus: klaim JKN yang terasa tidak menutup biaya, piutang yang lama cair, kewajiban renovasi ruang rawat inap untuk KRIS, persiapan iDRG, dan cicilan bank dari ekspansi beberapa tahun lalu. Pertanyaan yang sering kami dengar cukup lugas: bagaimana rumah sakit bisa bertahan?

Tidak ada satu jawaban. Yang ada adalah beberapa tuas keuangan yang bisa ditarik, dengan urutan yang masuk akal. Artikel ini membahas tuas-tuas tersebut dari sudut pandang praktisi keuangan, ditutup dengan checklist yang bisa dipakai di rapat direksi.

Mulai dari Diagnosis: Masalahnya Laba, Kas, atau Utang?

Rumah sakit yang rugi secara akuntansi belum tentu kehabisan kas, dan rumah sakit yang labanya positif bisa saja gagal bayar karena piutang menumpuk. Sebelum memilih strategi, pisahkan tiga pertanyaan: apakah operasional menghasilkan margin, apakah margin itu berubah menjadi kas tepat waktu, dan apakah struktur utang sesuai dengan kemampuan kas tersebut. Jawabannya menentukan tuas mana yang ditarik lebih dulu.

Strategi Rumah Sakit Swasta Bertahan: Sembilan Tuas

1. Atur Payer Mix

Porsi pasien JKN yang besar memberi volume, tetapi marginnya tipis untuk banyak kelompok kasus. Pasien umum, asuransi swasta, dan kerja sama perusahaan biasanya memberi margin lebih baik. Rumah sakit yang bertahan umumnya punya layanan unggulan yang menarik pasien non-JKN tanpa mengurangi komitmen ke pasien JKN. Contoh perhitungan margin tertimbang per penjamin ada di menghitung tarif layanan klinik dan rumah sakit.

2. Kelola Klaim dan Klaim Pending

Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengatur bahwa BPJS Kesehatan membayar fasilitas kesehatan paling lambat 15 hari sejak dokumen klaim diterima lengkap, dengan ganti rugi 1% per bulan bila terlambat. Kata kuncinya adalah "lengkap". Dalam praktik, keterlambatan kas lebih sering berasal dari rumah sakit sendiri: berkas yang terlambat dikirim, resume medis tidak lengkap, atau klaim pending dan dispute yang tidak ditindaklanjuti. Pantau umur klaim sejak pasien pulang sampai uang diterima, per tahap.

3. Unit Cost dan Tarif

Tanpa unit cost, rumah sakit tidak tahu layanan mana yang menghidupi dan mana yang membebani. Hitung unit cost per layanan, bandingkan dengan tarif umum dan tarif INA-CBG per kelompok kasus, lalu perbaiki dari kelompok yang dampak totalnya paling besar. Lihat unit cost vs tarif INA-CBG.

4. Rencanakan Capex KRIS dengan Disiplin

Perpres 59 Tahun 2024 mewajibkan rumah sakit mitra BPJS Kesehatan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar dengan 12 kriteria, termasuk maksimal empat tempat tidur per ruangan, kamar mandi dalam ruangan, oksigen, dan nurse call. Tenggat awalnya 30 Juni 2025, lalu Menteri Kesehatan mengusulkan perpanjangan sampai 31 Desember 2025. Per Oktober 2026, revisi Perpres yang memuat KRIS dan iDRG masih menunggu penandatanganan, dan Kemenkes sedang menguji coba penerapannya di empat daerah. Data Kemenkes per Mei 2025 menunjukkan 1.436 dari 2.554 rumah sakit yang melapor sudah memenuhi seluruh 12 kriteria.

Bagi rumah sakit yang belum memenuhi, konversi ruang sering berarti jumlah tempat tidur berkurang dan perlu renovasi. Hitung dampaknya ke kapasitas dan pendapatan, susun prioritas per ruangan, dan cocokkan jadwal belanja modal dengan arus kas. Jangan membiayai renovasi dari kas operasional bila itu mengorbankan pembayaran supplier obat.

5. Siapkan iDRG Sejak Sekarang

iDRG mengelompokkan kasus lebih rinci dengan lima tingkat keparahan, sehingga kelengkapan dokumentasi dan akurasi koding langsung memengaruhi pendapatan. Persiapan koding, SIMRS, clinical pathway, dan simulasi pendapatan dibahas di iDRG pengganti INA-CBG.

6. Modal Kerja dan Piutang

Pisahkan umur piutang per penjamin: BPJS Kesehatan, asuransi, perusahaan, dan pasien umum. Piutang perusahaan dan asuransi yang lewat jatuh tempo sering luput karena tidak ada yang ditugasi menagih. Di sisi lain, negosiasikan termin dengan supplier obat dan BMHP berdasarkan pola penerimaan kas yang nyata. Untuk menjembatani jarak antara pelayanan dan pembayaran klaim, kredit modal kerja berbasis piutang adalah opsi yang umum.

7. Restrukturisasi atau Refinancing Utang

Banyak rumah sakit tertekan bukan karena operasionalnya buruk, melainkan karena struktur utangnya tidak cocok: kredit investasi gedung dengan angsuran penuh sejak bulan pertama, tenor terlalu pendek, atau kredit modal kerja dipakai untuk membangun. Bila proyeksi kas menunjukkan angsuran tidak tertutup, bicarakan dengan bank lebih awal, sebelum ada tunggakan. Opsinya bisa perpanjangan tenor, masa tenggang pokok, penjadwalan ulang, atau refinancing ke struktur yang sesuai. Bank lebih terbuka bila datang dengan proyeksi cash flow yang masuk akal. Lihat kredit bank untuk rumah sakit swasta dan layanan konsultan kredit bank.

8. Efisiensi tanpa Mengorbankan Mutu

Fokus pada biaya yang besar dan bisa dikendalikan: pemakaian obat dan BMHP di luar formularium, lama rawat yang melebihi clinical pathway, skema jasa medis yang sama untuk pasien JKN dan umum, serta kontrak outsourcing yang tidak pernah di-review. Memotong biaya perawat atau pemeliharaan alat secara membabi buta biasanya justru menurunkan mutu dan volume.

9. Kemitraan, Merger, atau Divestasi

Bila semua tuas di atas sudah ditarik dan rumah sakit tetap kesulitan, atau pemilik memang ingin keluar, opsi strategis perlu dipertimbangkan secara terbuka: mitra strategis atau investor yang menambah modal, bergabung dengan grup rumah sakit, atau menjual sebagian maupun seluruh saham. Keputusan ini sebaiknya diambil saat rumah sakit masih punya nilai, bukan setelah kas habis. Persiapannya dibahas di menjual rumah sakit: persiapan sisi penjual, dan bagi pemilik yang mempertimbangkan divestasi tersedia halaman rumah sakit dijual.

Checklist Bertahan untuk Rapat Direksi

Urutan yang Masuk Akal

1. Amankan kas jangka pendek: percepat klaim dan penagihan, tunda belanja modal yang bisa ditunda.
2. Bicara dengan bank bila ada tanda angsuran berat, jangan menunggu tunggakan.
3. Perbaiki margin: unit cost, kendali biaya, payer mix.
4. Siapkan perubahan regulasi: KRIS dan iDRG.
5. Bila tetap tidak cukup, buka opsi strategis selagi nilai rumah sakit masih terjaga.

Bagaimana FA Indonesia Membantu

FA Indonesia mendampingi rumah sakit swasta di sisi keuangan: diagnosis laba, kas, dan utang; unit cost dan simulasi tarif; proyeksi cash flow; pembahasan restrukturisasi atau refinancing dengan bank; sampai opsi kemitraan dan divestasi. Pengalaman kami mencakup pendampingan akuisisi tiga rumah sakit di Jawa Tengah, mandat divestasi rumah sakit, pendanaan investor hingga US$3 juta untuk grup rumah sakit, dan pendampingan kredit perbankan kumulatif lebih dari Rp1,1 triliun. Kami tidak menjanjikan hasil, karena keputusan kredit dan transaksi ada di pihak lain. Setiap klien didampingi tim FA Indonesia. Selengkapnya di halaman konsultan rumah sakit.

Pertanyaan Umum

Bagaimana rumah sakit swasta bisa bertahan saat klaim JKN tidak menutup biaya?
Mulai dari unit cost per kelompok kasus untuk menemukan sumber kerugian, perbaiki kepatuhan clinical pathway dan dokumentasi, lalu jaga payer mix dengan layanan unggulan untuk pasien umum dan asuransi.

Berapa lama BPJS Kesehatan wajib membayar klaim rumah sakit?
Perpres 82 Tahun 2018 mengatur pembayaran paling lambat 15 hari sejak dokumen klaim diterima lengkap, dengan ganti rugi 1% per bulan bila terlambat. Kelengkapan berkas dari rumah sakit menentukan kapan hitungan dimulai.

Kapan KRIS wajib diterapkan rumah sakit?
Perpres 59 Tahun 2024 menetapkan tenggat 30 Juni 2025, lalu Menteri Kesehatan mengusulkan perpanjangan sampai 31 Desember 2025. Per Oktober 2026 revisi Perpres yang memuat KRIS dan iDRG masih menunggu penandatanganan, jadi pantau regulasi terbarunya.

Apakah restrukturisasi kredit rumah sakit memungkinkan?
Bisa dibicarakan dengan bank, misalnya perpanjangan tenor atau masa tenggang pokok, terutama bila diajukan sebelum ada tunggakan dan didukung proyeksi cash flow yang wajar. Keputusan tetap ada di bank.

Kapan pemilik sebaiknya mempertimbangkan menjual rumah sakit?
Saat tuas operasional dan pembiayaan sudah dicoba tetapi tidak cukup, atau pemilik memang ingin keluar. Keputusan lebih baik diambil ketika rumah sakit masih punya nilai, bukan setelah kas habis.

Baca Juga

• Cara Menghitung Unit Cost Rumah Sakit: Distribusi Ganda dan Contoh
• Due Diligence Akuisisi Rumah Sakit Swasta: Area Kritis dan Checklist
• iDRG Pengganti INA-CBG: Status 2026 dan Persiapan Rumah Sakit
• Indikator Keuangan Rumah Sakit yang Dilihat Investor dan Bank

Sumber

• Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
• Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
• CNN Indonesia: Menkes Usul Penerapan KRIS BPJS Mundur ke Desember 2025 (26 Mei 2025)
• Kemenkes: Uji Coba Reformasi JKN di Muara Enim (2 Oktober 2026)
• CNBC Indonesia: Sistem Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan Dihapus dan Diganti KRIS, Kapan? (30 Maret 2026)