Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit BUMD · Sumatera Barat

Audit Laporan Keuangan BUMD dan Perumda di Sumatera Barat

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk perusahaan umum daerah, perseroan daerah, perusahaan air minum daerah, pasar daerah, dan anak usaha BUMD di Sumatera Barat. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di BUMD

AreaYang Diuji
PendapatanPendapatan air, sewa, atau jasa diuji ke sistem penagihan dan penerimaan
Piutang pelangganUmur piutang dan cadangan kerugian (PSAK 109)
Aset tetapJaringan, instalasi, dan aset dari hibah atau penyertaan modal (PSAK 216)
Penyertaan modal daerahPenyertaan modal pemerintah daerah dan statusnya di ekuitas
Hibah pemerintahAset dan dana hibah serta pengakuannya (PSAK 220)
Imbalan kerjaDana pensiun dan imbalan pascakerja pegawai (PSAK 219)

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Data penagihan dan daftar piutang
  • Daftar aset tetap
  • Peraturan daerah penyertaan modal
  • Dokumen hibah
  • Rencana kerja dan anggaran perusahaan

Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

Bukittinggi · Kabupaten Agam · Kabupaten Dharmasraya · Kabupaten Kepulauan Mentawai · Kabupaten Lima Puluh Kota · Kabupaten Padang Pariaman · Kabupaten Pasaman · Kabupaten Pasaman Barat · Kabupaten Pesisir Selatan · Kabupaten Sijunjung · Kabupaten Solok · Kabupaten Solok Selatan · Kabupaten Tanah Datar · Kota Padang Panjang · Kota Pariaman · Kota Payakumbuh · Kota Sawah Lunto · Kota Solok · Padang

Audit Industri Lain di Sumatera Barat

Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis

Peta Auditor Berizin untuk Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, dengan 179 kecamatan dan 1.160 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Sumatera Barat
Kantor Akuntan Publik (KAP)7
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)13
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)5

Ada 7 KAP aktif di Provinsi Sumatera Barat. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sumatera Barat: Kota Padang (21 kantor), Kabupaten Agam (2 kantor), Kota Payakumbuh (2 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat: Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawah Lunto, Kota Solok.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Barat?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 7 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sumatera Barat.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sumatera Barat harus berkantor di Provinsi Sumatera Barat?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan BUMD dan Perumda di Sumatera Barat?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani perusahaan umum daerah, perseroan daerah, perusahaan air minum daerah, pasar daerah, dan anak usaha BUMD di seluruh Sumatera Barat. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan BUMD dan Perumda di Sumatera Barat?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Kerangka akuntansi apa yang dipakai BUMD?

BUMD umumnya memakai SAK Indonesia atau SAK EP sesuai ukurannya, bukan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah daerah mencatat penyertaannya di laporan keuangan daerah.