Audit Developer Properti · Sumatera Barat
Audit Laporan Keuangan Developer Properti di Sumatera Barat
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk pengembang perumahan, apartemen, ruko, kawasan industri, dan pengelola properti sewa di Sumatera Barat. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Developer Properti
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pendapatan penjualan unit | Saat pengendalian unit beralih ke pembeli, diuji ke PPJB, berita acara serah terima, dan akad kredit (PSAK 115) |
| Uang muka pembeli | Liabilitas kontrak dari uang muka dan cicilan pembeli sebelum serah terima |
| Persediaan real estat | Tanah, biaya pengembangan, dan alokasi biaya prasarana ke tiap unit (PSAK 202) |
| Biaya pinjaman | Bunga kredit konstruksi yang dikapitalisasi ke proyek (PSAK 223) |
| Properti investasi | Aset yang disewakan dan pilihan model biaya atau nilai wajar (PSAK 240) |
| Tanah belum dikembangkan | Status kepemilikan, perizinan, dan nilai realisasi |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Daftar unit terjual, PPJB, dan serah terima
- Rekap uang muka pembeli
- Rincian biaya proyek dan alokasinya
- Sertifikat dan perizinan tanah
- Perjanjian kredit konstruksi
Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat
Bukittinggi · Kabupaten Agam · Kabupaten Dharmasraya · Kabupaten Kepulauan Mentawai · Kabupaten Lima Puluh Kota · Kabupaten Padang Pariaman · Kabupaten Pasaman · Kabupaten Pasaman Barat · Kabupaten Pesisir Selatan · Kabupaten Sijunjung · Kabupaten Solok · Kabupaten Solok Selatan · Kabupaten Tanah Datar · Kota Padang Panjang · Kota Pariaman · Kota Payakumbuh · Kota Sawah Lunto · Kota Solok · Padang
Audit Industri Lain di Sumatera Barat
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Peta Auditor Berizin untuk Provinsi Sumatera Barat
Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, dengan 179 kecamatan dan 1.160 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Sumatera Barat |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 7 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 13 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 5 |
Jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Barat saat ini 7 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sumatera Barat: Kota Padang (21 kantor), Kabupaten Agam (2 kantor), Kota Payakumbuh (2 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat: Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawah Lunto, Kota Solok.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Barat?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 7 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sumatera Barat.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sumatera Barat harus berkantor di Provinsi Sumatera Barat?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan developer properti di Sumatera Barat?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani pengembang perumahan, apartemen, ruko, kawasan industri, dan pengelola properti sewa di seluruh Sumatera Barat. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan developer properti di Sumatera Barat?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Kapan penjualan rumah diakui sebagai pendapatan?
Saat pengendalian unit beralih ke pembeli, yang umumnya ditandai serah terima. Uang muka sebelum itu dicatat sebagai liabilitas. Kontrak tertentu dapat memenuhi syarat pengakuan sepanjang waktu, dan itu dinilai dari isi kontraknya.