Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit Kontraktor · Sumatera Barat

Audit Laporan Keuangan Kontraktor dan Jasa Konstruksi di Sumatera Barat

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk kontraktor sipil, MEP, interior, jasa konstruksi, dan pengadaan di Sumatera Barat. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di Kontraktor

AreaYang Diuji
Pendapatan kontrakPengakuan sepanjang waktu berdasarkan kemajuan pekerjaan, diuji ke kontrak, adendum, dan berita acara kemajuan (PSAK 115)
Aset dan liabilitas kontrakPekerjaan yang belum ditagih, uang muka pemberi kerja, dan retensi
Biaya proyekMaterial, subkontraktor, upah, dan alat per proyek; pisah batas biaya di tanggal neraca
Kontrak merugiProyek yang estimasi biayanya melebihi nilai kontrak dan provisinya (PSAK 237)
Piutang terminKonfirmasi ke pemberi kerja dan cadangan kerugian piutang (PSAK 109)
Pajak jasa konstruksiPPh Final jasa konstruksi dan PPN dicocokkan dengan pendapatan

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Daftar kontrak, adendum, dan nilai kontrak
  • Berita acara kemajuan dan serah terima
  • Rekap biaya per proyek
  • Daftar retensi dan bank garansi
  • Bukti potong PPh Final

Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

Bukittinggi · Kabupaten Agam · Kabupaten Dharmasraya · Kabupaten Kepulauan Mentawai · Kabupaten Lima Puluh Kota · Kabupaten Padang Pariaman · Kabupaten Pasaman · Kabupaten Pasaman Barat · Kabupaten Pesisir Selatan · Kabupaten Sijunjung · Kabupaten Solok · Kabupaten Solok Selatan · Kabupaten Tanah Datar · Kota Padang Panjang · Kota Pariaman · Kota Payakumbuh · Kota Sawah Lunto · Kota Solok · Padang

Audit Industri Lain di Sumatera Barat

Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Provinsi Sumatera Barat dalam Angka: KAP Berizin

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, dengan 179 kecamatan dan 1.160 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Sumatera Barat
Kantor Akuntan Publik (KAP)7
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)13
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)5

Ada 7 KAP aktif di Provinsi Sumatera Barat. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sumatera Barat: Kota Padang (21 kantor), Kabupaten Agam (2 kantor), Kota Payakumbuh (2 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat: Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawah Lunto, Kota Solok.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Barat?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 7 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sumatera Barat.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sumatera Barat harus berkantor di Provinsi Sumatera Barat?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan kontraktor dan jasa konstruksi di Sumatera Barat?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani kontraktor sipil, MEP, interior, jasa konstruksi, dan pengadaan di seluruh Sumatera Barat. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan kontraktor dan jasa konstruksi di Sumatera Barat?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Laporan audit untuk tender harus dari KAP seperti apa?

Ikuti dokumen tender. Umumnya diminta laporan keuangan yang diaudit Kantor Akuntan Publik berizin, dan sebagian pemberi kerja meminta KAP yang terdaftar di lembaga tertentu. Kirim syarat tendernya lewat WhatsApp agar dicek dulu.