Audit PT PMA · Sumatera Barat
Audit Laporan Keuangan PT PMA di Sumatera Barat
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk perusahaan penanaman modal asing, anak perusahaan grup luar negeri, dan kantor perwakilan di Sumatera Barat. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di PT PMA
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Transaksi pihak berelasi | Penjualan, pembelian, biaya manajemen, dan royalti dengan grup serta pengungkapannya (PSAK 224) |
| Pinjaman pemegang saham | Perjanjian, bunga, kurs, dan klasifikasinya |
| Mata uang fungsional | Penentuan mata uang fungsional dan selisih kurs (PSAK 221) |
| Paket pelaporan grup | Rekonsiliasi laporan lokal dengan paket pelaporan ke induk |
| Pajak | Pajak kini dan tangguhan serta dokumentasi harga transfer (PSAK 212) |
| Kelangsungan usaha | Surat dukungan induk bila ekuitas negatif atau rugi berulang |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Perjanjian antarperusahaan dalam grup
- Perjanjian pinjaman pemegang saham
- Paket pelaporan grup
- Dokumentasi harga transfer
- Akta dan perizinan berusaha
Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat
Bukittinggi · Kabupaten Agam · Kabupaten Dharmasraya · Kabupaten Kepulauan Mentawai · Kabupaten Lima Puluh Kota · Kabupaten Padang Pariaman · Kabupaten Pasaman · Kabupaten Pasaman Barat · Kabupaten Pesisir Selatan · Kabupaten Sijunjung · Kabupaten Solok · Kabupaten Solok Selatan · Kabupaten Tanah Datar · Kota Padang Panjang · Kota Pariaman · Kota Payakumbuh · Kota Sawah Lunto · Kota Solok · Padang
Audit Industri Lain di Sumatera Barat
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Provinsi Sumatera Barat dalam Angka: KAP Berizin
Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, dengan 179 kecamatan dan 1.160 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Sumatera Barat |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 7 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 13 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 5 |
Jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Barat saat ini 7 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sumatera Barat: Kota Padang (21 kantor), Kabupaten Agam (2 kantor), Kota Payakumbuh (2 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat: Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawah Lunto, Kota Solok.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Barat?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 7 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sumatera Barat.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sumatera Barat harus berkantor di Provinsi Sumatera Barat?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan PT PMA di Sumatera Barat?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani perusahaan penanaman modal asing, anak perusahaan grup luar negeri, dan kantor perwakilan di seluruh Sumatera Barat. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan PT PMA di Sumatera Barat?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Induk kami memakai IFRS, apakah laporan lokal bisa dipakai?
SAK Indonesia sebagian besar selaras dengan IFRS, tetapi tanggal efektif dan beberapa ketentuan dapat berbeda. Perbedaannya direkonsiliasi di paket pelaporan grup.