Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit Rumah Sakit · Sumatera Barat

Audit Laporan Keuangan Rumah Sakit di Sumatera Barat

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk rumah sakit swasta, RSIA, rumah sakit milik yayasan, dan grup rumah sakit di Sumatera Barat. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di Rumah Sakit

AreaYang Diuji
Pendapatan per penjaminPendapatan BPJS, asuransi, perusahaan, dan pasien umum diuji ke data SIMRS, berita acara klaim, dan mutasi bank (PSAK 115)
Piutang klaim BPJS dan asuransiKlaim yang sudah diverifikasi, pending, dan dispute dipisah; umur piutang dan cadangan kerugian diuji (PSAK 109)
Jasa medis dokterPerhitungan jasa medis dan utang jasa medis dicocokkan dengan kontrak dokter dan pendapatan yang menjadi dasarnya
Persediaan farmasi dan BMHPHadir saat stok opname, uji harga perolehan, obat kedaluwarsa, dan selisih stok (PSAK 202)
Aset tetap dan alat kesehatanPerolehan gedung dan alat, penyusutan, serta kerja sama operasi (KSO) alat yang dapat mengandung sewa (PSAK 216 dan PSAK 116)
Utang bank dan covenantKonfirmasi bank, klasifikasi lancar dan tidak lancar, serta kepatuhan rasio yang diperjanjikan

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Rekap pendapatan per penjamin dari SIMRS
  • Berita acara klaim BPJS dan daftar klaim pending
  • Kontrak dokter dan perhitungan jasa medis
  • Berita acara stok opname farmasi
  • Daftar aset tetap dan perjanjian KSO alat
  • Perjanjian kredit dan rekening koran

Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

Bukittinggi · Kabupaten Agam · Kabupaten Dharmasraya · Kabupaten Kepulauan Mentawai · Kabupaten Lima Puluh Kota · Kabupaten Padang Pariaman · Kabupaten Pasaman · Kabupaten Pasaman Barat · Kabupaten Pesisir Selatan · Kabupaten Sijunjung · Kabupaten Solok · Kabupaten Solok Selatan · Kabupaten Tanah Datar · Kota Padang Panjang · Kota Pariaman · Kota Payakumbuh · Kota Sawah Lunto · Kota Solok · Padang

Audit Industri Lain di Sumatera Barat

Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Peta Auditor Berizin untuk Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, dengan 179 kecamatan dan 1.160 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Sumatera Barat
Kantor Akuntan Publik (KAP)7
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)13
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)5

Jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Barat saat ini 7 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sumatera Barat: Kota Padang (21 kantor), Kabupaten Agam (2 kantor), Kota Payakumbuh (2 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat: Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawah Lunto, Kota Solok.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Barat?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 7 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sumatera Barat.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sumatera Barat harus berkantor di Provinsi Sumatera Barat?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan rumah sakit di Sumatera Barat?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani rumah sakit swasta, RSIA, rumah sakit milik yayasan, dan grup rumah sakit di seluruh Sumatera Barat. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan rumah sakit di Sumatera Barat?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Apakah RSUD atau BLUD juga bisa diaudit KAP?

RSUD berstatus BLUD menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengikuti ketentuan pemeriksaan keuangan daerah. Sebagian BLUD menunjuk KAP untuk audit laporan keuangannya. Ceritakan status rumah sakit Anda lewat WhatsApp agar ruang lingkupnya jelas sejak awal.