Audit Developer Properti · Sumatera Utara
Audit Laporan Keuangan Developer Properti di Sumatera Utara
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk pengembang perumahan, apartemen, ruko, kawasan industri, dan pengelola properti sewa di Sumatera Utara. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 34 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Developer Properti
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pendapatan penjualan unit | Saat pengendalian unit beralih ke pembeli, diuji ke PPJB, berita acara serah terima, dan akad kredit (PSAK 115) |
| Uang muka pembeli | Liabilitas kontrak dari uang muka dan cicilan pembeli sebelum serah terima |
| Persediaan real estat | Tanah, biaya pengembangan, dan alokasi biaya prasarana ke tiap unit (PSAK 202) |
| Biaya pinjaman | Bunga kredit konstruksi yang dikapitalisasi ke proyek (PSAK 223) |
| Properti investasi | Aset yang disewakan dan pilihan model biaya atau nilai wajar (PSAK 240) |
| Tanah belum dikembangkan | Status kepemilikan, perizinan, dan nilai realisasi |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Daftar unit terjual, PPJB, dan serah terima
- Rekap uang muka pembeli
- Rincian biaya proyek dan alokasinya
- Sertifikat dan perizinan tanah
- Perjanjian kredit konstruksi
Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara
Kabupaten Asahan · Kabupaten Batu Bara · Kabupaten Dairi · Kabupaten Deli Serdang · Kabupaten Humbang Hasundutan · Kabupaten Karo · Kabupaten Labuhan Batu · Kabupaten Labuhan Batu Selatan · Kabupaten Labuhan Batu Utara · Kabupaten Langkat · Kabupaten Mandailing Natal · Kabupaten Nias · Kabupaten Nias Barat · Kabupaten Nias Selatan · Kabupaten Nias Utara · Kabupaten Padang Lawas · Kabupaten Padang Lawas Utara · Kabupaten Pakpak Bharat · Kabupaten Samosir · Kabupaten Serdang Bedagai · Kabupaten Simalungun · Kabupaten Tapanuli Selatan · Kabupaten Tapanuli Tengah · Kabupaten Tapanuli Utara · Kabupaten Toba Samosir · Kota Binjai · Kota Gunungsitoli · Kota Padangsidimpuan · Kota Pematang Siantar · Kota Sibolga · Kota Tanjung Balai · Kota Tebing Tinggi · Medan · Pematangsiantar
Audit Industri Lain di Sumatera Utara
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, dengan 448 kecamatan dan 6.102 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Sumatera Utara |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 22 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 25 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 35 |
Jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Utara saat ini 22 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sumatera Utara: Kota Medan (72 kantor), Kabupaten Deli Serdang (5 kantor), Kota Gunungsitoli (3 kantor), Kota Binjai (2 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara: Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Utara?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 22 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sumatera Utara.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sumatera Utara harus berkantor di Provinsi Sumatera Utara?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan developer properti di Sumatera Utara?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani pengembang perumahan, apartemen, ruko, kawasan industri, dan pengelola properti sewa di seluruh Sumatera Utara. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan developer properti di Sumatera Utara?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Kapan penjualan rumah diakui sebagai pendapatan?
Saat pengendalian unit beralih ke pembeli, yang umumnya ditandai serah terima. Uang muka sebelum itu dicatat sebagai liabilitas. Kontrak tertentu dapat memenuhi syarat pengakuan sepanjang waktu, dan itu dinilai dari isi kontraknya.