Audit Kontraktor · Sumatera Utara
Audit Laporan Keuangan Kontraktor dan Jasa Konstruksi di Sumatera Utara
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk kontraktor sipil, MEP, interior, jasa konstruksi, dan pengadaan di Sumatera Utara. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 34 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Kontraktor
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pendapatan kontrak | Pengakuan sepanjang waktu berdasarkan kemajuan pekerjaan, diuji ke kontrak, adendum, dan berita acara kemajuan (PSAK 115) |
| Aset dan liabilitas kontrak | Pekerjaan yang belum ditagih, uang muka pemberi kerja, dan retensi |
| Biaya proyek | Material, subkontraktor, upah, dan alat per proyek; pisah batas biaya di tanggal neraca |
| Kontrak merugi | Proyek yang estimasi biayanya melebihi nilai kontrak dan provisinya (PSAK 237) |
| Piutang termin | Konfirmasi ke pemberi kerja dan cadangan kerugian piutang (PSAK 109) |
| Pajak jasa konstruksi | PPh Final jasa konstruksi dan PPN dicocokkan dengan pendapatan |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Daftar kontrak, adendum, dan nilai kontrak
- Berita acara kemajuan dan serah terima
- Rekap biaya per proyek
- Daftar retensi dan bank garansi
- Bukti potong PPh Final
Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara
Kabupaten Asahan · Kabupaten Batu Bara · Kabupaten Dairi · Kabupaten Deli Serdang · Kabupaten Humbang Hasundutan · Kabupaten Karo · Kabupaten Labuhan Batu · Kabupaten Labuhan Batu Selatan · Kabupaten Labuhan Batu Utara · Kabupaten Langkat · Kabupaten Mandailing Natal · Kabupaten Nias · Kabupaten Nias Barat · Kabupaten Nias Selatan · Kabupaten Nias Utara · Kabupaten Padang Lawas · Kabupaten Padang Lawas Utara · Kabupaten Pakpak Bharat · Kabupaten Samosir · Kabupaten Serdang Bedagai · Kabupaten Simalungun · Kabupaten Tapanuli Selatan · Kabupaten Tapanuli Tengah · Kabupaten Tapanuli Utara · Kabupaten Toba Samosir · Kota Binjai · Kota Gunungsitoli · Kota Padangsidimpuan · Kota Pematang Siantar · Kota Sibolga · Kota Tanjung Balai · Kota Tebing Tinggi · Medan · Pematangsiantar
Audit Industri Lain di Sumatera Utara
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Peta Auditor Berizin untuk Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, dengan 448 kecamatan dan 6.102 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Sumatera Utara |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 22 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 25 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 35 |
Ada 22 KAP aktif di Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sumatera Utara: Kota Medan (72 kantor), Kabupaten Deli Serdang (5 kantor), Kota Gunungsitoli (3 kantor), Kota Binjai (2 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara: Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Utara?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 22 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sumatera Utara.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sumatera Utara harus berkantor di Provinsi Sumatera Utara?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan kontraktor dan jasa konstruksi di Sumatera Utara?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani kontraktor sipil, MEP, interior, jasa konstruksi, dan pengadaan di seluruh Sumatera Utara. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan kontraktor dan jasa konstruksi di Sumatera Utara?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Laporan audit untuk tender harus dari KAP seperti apa?
Ikuti dokumen tender. Umumnya diminta laporan keuangan yang diaudit Kantor Akuntan Publik berizin, dan sebagian pemberi kerja meminta KAP yang terdaftar di lembaga tertentu. Kirim syarat tendernya lewat WhatsApp agar dicek dulu.