Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit Travel Umrah · Sumatera Utara

Audit Laporan Keuangan Biro Perjalanan Umrah dan Haji Khusus di Sumatera Utara

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk penyelenggara perjalanan ibadah umrah, penyelenggara ibadah haji khusus, dan biro perjalanan wisata di Sumatera Utara. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 34 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di Travel Umrah

AreaYang Diuji
Dana titipan jemaahSetoran jemaah sebelum keberangkatan sebagai liabilitas dan penempatannya
PendapatanDiakui saat perjalanan dilaksanakan, bukan saat setoran diterima (PSAK 115)
Uang muka ke pemasokTiket, hotel, dan layanan darat yang dibayar di muka
Selisih kursBiaya dalam riyal dan dolar terhadap setoran rupiah (PSAK 221)
Bank garansiJaminan yang ditempatkan dan pengungkapannya
Agen dan cabangSetoran lewat agen dan rekonsiliasinya

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Daftar jemaah terdaftar dan setoran
  • Jadwal keberangkatan
  • Kontrak maskapai, hotel, dan layanan darat
  • Dokumen bank garansi
  • Izin penyelenggara

Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara

Kabupaten Asahan · Kabupaten Batu Bara · Kabupaten Dairi · Kabupaten Deli Serdang · Kabupaten Humbang Hasundutan · Kabupaten Karo · Kabupaten Labuhan Batu · Kabupaten Labuhan Batu Selatan · Kabupaten Labuhan Batu Utara · Kabupaten Langkat · Kabupaten Mandailing Natal · Kabupaten Nias · Kabupaten Nias Barat · Kabupaten Nias Selatan · Kabupaten Nias Utara · Kabupaten Padang Lawas · Kabupaten Padang Lawas Utara · Kabupaten Pakpak Bharat · Kabupaten Samosir · Kabupaten Serdang Bedagai · Kabupaten Simalungun · Kabupaten Tapanuli Selatan · Kabupaten Tapanuli Tengah · Kabupaten Tapanuli Utara · Kabupaten Toba Samosir · Kota Binjai · Kota Gunungsitoli · Kota Padangsidimpuan · Kota Pematang Siantar · Kota Sibolga · Kota Tanjung Balai · Kota Tebing Tinggi · Medan · Pematangsiantar

Audit Industri Lain di Sumatera Utara

Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Data Kantor Akuntan Publik di Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, dengan 448 kecamatan dan 6.102 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Sumatera Utara
Kantor Akuntan Publik (KAP)22
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)25
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)35

Jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Utara saat ini 22 kantor. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sumatera Utara: Kota Medan (72 kantor), Kabupaten Deli Serdang (5 kantor), Kota Gunungsitoli (3 kantor), Kota Binjai (2 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara: Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Utara?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 22 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sumatera Utara.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sumatera Utara harus berkantor di Provinsi Sumatera Utara?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan biro perjalanan umrah dan haji khusus di Sumatera Utara?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani penyelenggara perjalanan ibadah umrah, penyelenggara ibadah haji khusus, dan biro perjalanan wisata di seluruh Sumatera Utara. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan biro perjalanan umrah dan haji khusus di Sumatera Utara?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Kenapa setoran jemaah tidak boleh langsung jadi pendapatan?

Karena jasa belum diberikan. Sampai jemaah berangkat, setoran itu kewajiban perusahaan kepada jemaah.