Audit Tambang · Sumatera Utara
Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tambang dan Jasa Pertambangan di Sumatera Utara
Audit laporan keuangan (audit LK) untuk pemegang izin usaha pertambangan, kontraktor jasa pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan batu bara dan mineral di Sumatera Utara. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.
Tim Kami
Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.



Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.
Melayani 34 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.
Akun yang Diperhatikan Auditor di Tambang
| Area | Yang Diuji |
|---|---|
| Pendapatan penjualan | Volume, kadar, dan harga diuji ke laporan surveyor, kontrak penjualan, dan dokumen pengapalan (PSAK 115) |
| Aset eksplorasi dan evaluasi | Kapitalisasi biaya eksplorasi dan pengujian penurunan nilainya (PSAK 106) |
| Properti pertambangan dan pengupasan | Biaya pengembangan, pengupasan lapisan tanah, dan amortisasi berdasarkan cadangan |
| Provisi reklamasi dan pascatambang | Estimasi kewajiban, jaminan reklamasi yang ditempatkan, dan pengakuannya (PSAK 237) |
| Alat berat | Aset tetap, sewa pembiayaan, dan penyusutan berdasarkan jam kerja alat (PSAK 216 dan PSAK 116) |
| Royalti dan pungutan negara | PNBP dan royalti dicocokkan dengan volume penjualan |
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan dan neraca saldo
- Kontrak penjualan dan laporan surveyor
- Rencana kerja dan anggaran biaya
- Perhitungan cadangan dan amortisasi
- Dokumen jaminan reklamasi
- Kontrak jasa pertambangan dan sewa alat
Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara
Kabupaten Asahan · Kabupaten Batu Bara · Kabupaten Dairi · Kabupaten Deli Serdang · Kabupaten Humbang Hasundutan · Kabupaten Karo · Kabupaten Labuhan Batu · Kabupaten Labuhan Batu Selatan · Kabupaten Labuhan Batu Utara · Kabupaten Langkat · Kabupaten Mandailing Natal · Kabupaten Nias · Kabupaten Nias Barat · Kabupaten Nias Selatan · Kabupaten Nias Utara · Kabupaten Padang Lawas · Kabupaten Padang Lawas Utara · Kabupaten Pakpak Bharat · Kabupaten Samosir · Kabupaten Serdang Bedagai · Kabupaten Simalungun · Kabupaten Tapanuli Selatan · Kabupaten Tapanuli Tengah · Kabupaten Tapanuli Utara · Kabupaten Toba Samosir · Kota Binjai · Kota Gunungsitoli · Kota Padangsidimpuan · Kota Pematang Siantar · Kota Sibolga · Kota Tanjung Balai · Kota Tebing Tinggi · Medan · Pematangsiantar
Audit Industri Lain di Sumatera Utara
Rumah Sakit · Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD
Peta Auditor Berizin untuk Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, dengan 448 kecamatan dan 6.102 desa atau kelurahan.
| Jenis kantor (status aktif) | Provinsi Sumatera Utara |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 22 |
| Kantor Jasa Akuntansi (KJA) | 25 |
| Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) | 35 |
Registri mencatat 22 KAP aktif di Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sumatera Utara: Kota Medan (72 kantor), Kabupaten Deli Serdang (5 kantor), Kota Gunungsitoli (3 kantor), Kota Binjai (2 kantor).
Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara: Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi.
Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Utara?
Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 22 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sumatera Utara.
Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sumatera Utara harus berkantor di Provinsi Sumatera Utara?
Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.
Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.
Pertanyaan Umum
Ada audit laporan keuangan perusahaan tambang dan jasa pertambangan di Sumatera Utara?
Ada. KAP DHN & Rekan melayani pemegang izin usaha pertambangan, kontraktor jasa pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan batu bara dan mineral di seluruh Sumatera Utara. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.
Siapa yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tambang dan jasa pertambangan di Sumatera Utara?
Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.
Berapa lama prosesnya?
Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.
Kami kontraktor jasa tambang, bukan pemilik izin. Apa bedanya di audit?
Fokusnya bergeser ke pendapatan jasa berdasarkan volume pekerjaan, piutang ke pemilik tambang, alat berat dan sewanya, serta biaya bahan bakar dan suku cadang.