Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Logo FA Indonesia Logo FA Indonesia FA Indonesia FA Indonesia

Audit Rumah Sakit · Sumatera Utara

Audit Laporan Keuangan Rumah Sakit di Sumatera Utara

Audit laporan keuangan (audit LK) untuk rumah sakit swasta, RSIA, rumah sakit milik yayasan, dan grup rumah sakit di Sumatera Utara. Audit dan opini oleh KAP DHN & Rekan yang terdaftar di OJK.

Tim Kami

Konsultasi, business wrapping, valuasi, penyusunan laporan keuangan, sampai audit.

Audit dan opininya dilakukan KAP DHN & Rekan yang terdaftar OJK. Untuk satu entitas, penyusun laporan keuangan dan auditornya selalu pihak yang berbeda.

Melayani 34 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Dokumen dikirim lewat Google Drive, pertemuan daring, dan kunjungan lapangan dijadwalkan untuk penghitungan fisik bila material.

Akun yang Diperhatikan Auditor di Rumah Sakit

AreaYang Diuji
Pendapatan per penjaminPendapatan BPJS, asuransi, perusahaan, dan pasien umum diuji ke data SIMRS, berita acara klaim, dan mutasi bank (PSAK 115)
Piutang klaim BPJS dan asuransiKlaim yang sudah diverifikasi, pending, dan dispute dipisah; umur piutang dan cadangan kerugian diuji (PSAK 109)
Jasa medis dokterPerhitungan jasa medis dan utang jasa medis dicocokkan dengan kontrak dokter dan pendapatan yang menjadi dasarnya
Persediaan farmasi dan BMHPHadir saat stok opname, uji harga perolehan, obat kedaluwarsa, dan selisih stok (PSAK 202)
Aset tetap dan alat kesehatanPerolehan gedung dan alat, penyusutan, serta kerja sama operasi (KSO) alat yang dapat mengandung sewa (PSAK 216 dan PSAK 116)
Utang bank dan covenantKonfirmasi bank, klasifikasi lancar dan tidak lancar, serta kepatuhan rasio yang diperjanjikan

Dokumen yang Perlu Disiapkan

  • Laporan keuangan dan neraca saldo
  • Rekap pendapatan per penjamin dari SIMRS
  • Berita acara klaim BPJS dan daftar klaim pending
  • Kontrak dokter dan perhitungan jasa medis
  • Berita acara stok opname farmasi
  • Daftar aset tetap dan perjanjian KSO alat
  • Perjanjian kredit dan rekening koran

Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara

Kabupaten Asahan · Kabupaten Batu Bara · Kabupaten Dairi · Kabupaten Deli Serdang · Kabupaten Humbang Hasundutan · Kabupaten Karo · Kabupaten Labuhan Batu · Kabupaten Labuhan Batu Selatan · Kabupaten Labuhan Batu Utara · Kabupaten Langkat · Kabupaten Mandailing Natal · Kabupaten Nias · Kabupaten Nias Barat · Kabupaten Nias Selatan · Kabupaten Nias Utara · Kabupaten Padang Lawas · Kabupaten Padang Lawas Utara · Kabupaten Pakpak Bharat · Kabupaten Samosir · Kabupaten Serdang Bedagai · Kabupaten Simalungun · Kabupaten Tapanuli Selatan · Kabupaten Tapanuli Tengah · Kabupaten Tapanuli Utara · Kabupaten Toba Samosir · Kota Binjai · Kota Gunungsitoli · Kota Padangsidimpuan · Kota Pematang Siantar · Kota Sibolga · Kota Tanjung Balai · Kota Tebing Tinggi · Medan · Pematangsiantar

Audit Industri Lain di Sumatera Utara

Klinik dan Apotek · Restoran dan Cafe · Hotel · Manufaktur · Data Center · Kontraktor · Developer Properti · Tambang · Perkebunan Sawit · Distributor · Retail · Logistik · Koperasi · Yayasan dan Sekolah · Startup Teknologi · PT PMA · SPBU · Travel Umrah · PBF dan Alkes · Toko Online · Agribisnis · BUMD

Provinsi Sumatera Utara dalam Angka: KAP Berizin

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, dengan 448 kecamatan dan 6.102 desa atau kelurahan.

Jenis kantor (status aktif)Provinsi Sumatera Utara
Kantor Akuntan Publik (KAP)22
Kantor Jasa Akuntansi (KJA)25
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)35

Ada 22 KAP aktif di Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan untuk kabupaten yang jauh dari kantor-kantor ini berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Kabupaten dan kota dengan kantor berizin terbanyak di Provinsi Sumatera Utara: Kota Medan (72 kantor), Kabupaten Deli Serdang (5 kantor), Kota Gunungsitoli (3 kantor), Kota Binjai (2 kantor).

Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara: Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi.

Berapa jumlah KAP aktif di Provinsi Sumatera Utara?

Per 5 November 2026, registri PPPK Kemenkeu mencatat 22 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus aktif di Provinsi Sumatera Utara.

Apakah KAP untuk perusahaan di Provinsi Sumatera Utara harus berkantor di Provinsi Sumatera Utara?

Tidak. Izin KAP berlaku nasional. Yang perlu dicek adalah status izinnya aktif dan, bila diminta, terdaftar di OJK atau masuk rekanan bank Anda.

Sumber: registri PPPK Kemenkeu (find-profkeu.kemenkeu.go.id), data per 5 November 2026; data wilayah administrasi Kemendagri. Jumlah kantor dihitung dari kota tercatat di registri.

Pertanyaan Umum

Ada audit laporan keuangan rumah sakit di Sumatera Utara?

Ada. KAP DHN & Rekan melayani rumah sakit swasta, RSIA, rumah sakit milik yayasan, dan grup rumah sakit di seluruh Sumatera Utara. Sebagian besar pengujian berjalan dari dokumen digital, dengan kunjungan lapangan terjadwal.

Siapa yang mengaudit laporan keuangan rumah sakit di Sumatera Utara?

Audit dan opini dikerjakan KAP DHN & Rekan, Kantor Akuntan Publik berizin Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK. FA Indonesia adalah pintu kontaknya.

Berapa lama prosesnya?

Tergantung kesiapan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Jadwal disepakati setelah auditor melihat data awal. Kami tidak menjanjikan tanggal atau opini tertentu sebelum itu.

Apakah RSUD atau BLUD juga bisa diaudit KAP?

RSUD berstatus BLUD menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengikuti ketentuan pemeriksaan keuangan daerah. Sebagian BLUD menunjuk KAP untuk audit laporan keuangannya. Ceritakan status rumah sakit Anda lewat WhatsApp agar ruang lingkupnya jelas sejak awal.